Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tak malu mengakui bahwa 3 kartu sakti yang diluncurkannya, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kelanjutan dari program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini hal yang sangat positif bila Jokowi ternyata mau melanjutkan program SBY dan Jokowi tidak perlu malu mengakuinya karena program ini memang bagus untuk rakyat," ujar Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada pers, Minggu (09/10).

Menurut Hendri, Jokowi terkesan mewacanakan bahwa program ini adalah sesuatu yang baru. Hal ini justru akan menyulitkan pemerintah. Sementara dari pernyataan sejumlah menteri, program kartu sakti Jokowi tak terlepas dari program pemerintahan sebelumnya.

"Kalau mengacu pada pernyataan beberapa menterinya, ini memang kelanjutan program SBY. Waktu peluncurannya pun mirip saat SBY meluncurkan program ini, jelang pengurangan subsidi BBM," ujar Hendri.

Peluncuran kartu-kartu ini menimbulkan polemik karena Jokowi tak berkonsultasi dengan DPR terlebih dulu. Jika program ini memang kelanjutan dari program SBY, maka tak perlu konsultasi dengan DPR. "Bila melanjutkan program SBY, mestinya program ini ada di ranah yang aman-aman saja lah," ujar Hendri.

Jokowi juga tidak perlu pusing dengan masalah anggaran untuk ketiga program tersebut. Jika meneruskan program lama maka anggaran dapat diambil secara legal dari APBN yang sudah dianggarkan. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan dan perdebatan dari berbagai pihak mengenai dari mana dana untuk membiayai program kartu sakti itu berasal.

"Harusnya sejak awal terbuka saja sehingga tidak banyak perdebatan seperti saat ini. Banyak hal terkait komunikasi politik yang harus dibenahi Jokowi. Termasuk pemilihan satu pesan kunci untuk meminimalisir kebingungan publik," kata Hendri.

Sebelumnya, sumber dana pengadaan tiga kartu yang diluncurkan Jokowi dipertanyakan Dewan. Pemerintah menyebut dana pengadaan berasal dari CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun akhirnya disebutkan program ini adalah kelanjutan program SBY.