Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) melakukan penataan dan peningkatan kehidupan desa pesisir/nelayan berbasis masyarakat dengan penguatan ekonomi dan ketahanan desa terhadap bencana. Sebanyak 48 desa pesisir di 16 kabupaten dan kota menjadi sasaran program ini.

“Secara bertahap, kami sudah melakukan intervensi dan menginovasi kegiatan yang mampu menghasilkan output yang secara fisik sesuai dengan permasalaham dan prioritas kebutuhan masyarakat. Sehingga intervensi yang kami berikan ini bisa bermanfaat nyata kepada masyarakat pesisir dan mendorong mereka menjadi agen pembangunan desa mereka,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo kepada politikindonesia.com seusai menghadiri acara Lokakarya Nasional PDPT di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (13/12).

Diterangkan Sharif, sampai saat ini, masyarakat pesisir masih menghadapi 4 persoalan utama. Yaitu tingginya tingkat kemiskinan, kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa. Keempat persoalan tersebut memberikan andil atas tingginya kerentanan desa menghadapi bencana alam dan perubahan iklim.

“Jadi program ini memfokuskan pada pembangunan infrastruktur wilayah pesisir dan mendukung ekonomi produktif. Sehingga mampu pengentasan kemiskinan, menciptakan kemandirian keuangan desa, kelestarian lingkung hingga siaga bencana dan perubahan iklim," ungkapnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, lanjutnya, program PDPT memiliki 5 program yang diterjemahkan ke dalam 5 bina. Yaitu bina usaha, bina manusia, bina sumbersaya, bina lingkungan dan bina siaga bencana. Kelima program tersebut telah menghasilkan, pembuatan dan peningkatan jalan sepanjang 37,3 kilometer, sarana air bersih benyak 86 unit, MCK 110 unit, rehabilitasi 17 rumah nelayan, jembatan dan drainase.

"Selain itu, penanaman sebanyak 576 ribu vegetasi pantau, pembangunan 4 unit pondok, 7 paket sarana informasi dini dan 18 paket sarana dan prasaran antisipasi bencana dan perlindungan pantai sepanjang 2500 meter," imbuh Sharif.

Dijelaskan, anggaran yang diberikan untuk program PDPT ini sekitar Rp30 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, setiap desa mendapat anggaran sekitar Rp400 juta, ditambah lagi dengan swadaya masyarakat sekitar Rp380juta. "Diharapkan, bantuan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya, untuk pembuatan jalan. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat pesisir di Indonesia," tegasnya.