Hakim tunggal R Iim Nurohim menunda sidang praperadilan yang diajukan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang ditunda karena KPK, sebagai pihak tergugat, tidak hadir.

"Karena termohon tidak hadir maka majelis hakim akan memanggil termohon dan juru sita Pengadilan Jaksel untuk hadir pada 13 November 2017. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup," ujar hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (06/11).

Sidang perdana hari ini, beragendakan pembacaan permohonan dari penggugat. Namun, pihak KPK tidak hadir dan mengirim surat permintaan penundaan sidang. Dalam surat itu KPK meminta waktu untuk mempersiapkan dokumen terkait pemeriksaan praperadilan.

Praperadilan itu diajukan Eddy terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK padanya. Eddy mempermasalahkan proses penangkapan tersebut serta penetapannya sebagai tersangka.

Eddy ditangkap terkait dugaan suap proyek senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangi PT Dailbana Prima. KPK menduga Eddy mendapatkan komisi 10 persen atau Rp 500 juta dari proyek yang dianggarkan Kota Batu pada 2017 itu.

Dari OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 200 juta yang diberikan kepada Eddy. Sedangkan Rp 300 juta sebelumnya diberikan untuk keperluan pelunasan mobil Toyota Alphard milik Eddy.