Dalam usia 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin per September 2013 tercatat 375.700 jiwa (3,72 persen) atau meningkat 0,02 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, sebanyak 366.770 jiwa (3,70 persen).

Demikian disampaikan Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, yang disampaikan Joko Widodo dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/04),

Jokowi mengatakan, peningkatan tipis jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan 2 hal. Pertama, laju inflasi selama 2013 mencapai 8,00 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,52 persen. Inflasi disebabkan kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak pada 2013 lalu.

Penyebab kedua, pemerintah menaikkan indikator garis kemiskinan di Jakarta dari pendapatan Rp392.571 per kapita per bulan pada 2012 lalu menjadi Rp434.322 per kapita per bulan pada 2013 lalu. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin di DKI terkesan bertambah.

Dijelaskan pula, secara makro, peningkatan penduduk miskin dipengaruhi pleh besarnya garis kemiskinan yang didefinisikan sebagai sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal makanan dan makanan yang merupakan pengeluaran perbulan perkapita.

Kondisi sebaliknya, meskipun terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin tetapi indikator ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta atas dasar harga berlaku pada 2013 mencapai Rp1.255,9 triliun, naik Rp152,3 triliun (13,79 persen) dibandingkan tahun sebelumnya Rp1.103,7 triliun. Adapun PDRB per kapita 2013 Rp126,12 juta meningkat 12,7 persen dibandingkan sebelumnya Rp111,91 juta.

Pembacaan laporan tersebut rencananya bakal ditanggapi oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Adapun rapat paripurna untuk mendengarkan tanggapan fraksi rencananya bakal dilaksanakan pada pekan depan.