Kementerian Dalam Negeri menyatakan, penduduk yang mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) lebih dari satu, masih sangat banyak. Pemilik e-KTP ganda itu jumlah mencapai sekitar 1 juta jiwa.

“Satu juta lo (penduduk ber-KTP ganda), datanya kami ada," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Senin (06/11).

Ia menambahkan, pemilik KTP ganda ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebab adanya KTP ganda tersebut, paling banyak terjadi karena saat berpindah alamat orang tersebut tidak melapor dan tidak menghapus KTP yang lama.

“Jadi menertibkannya kan sulit. Kan kita harus tahu alamat (pemilik KTP ganda) yang terakhir di mana," ujar dia.

Selain karena tidak melapor saat pindah alamat, penyebab lainnya adalah banyaknya TKI maupun pelajar Indonesia yang menimba ilmu di luar negeri yang tidak mengurus KTP. Kebanyakan dari mereka belum melakukan perekaman e-KTP. “Jadi satu juta (penduduk) yang menjadi problem," jelasnya.

Mendagri menambahkan, salah satu cara mengatasi kepemilikan KTP ganda dan masih adanya warga yang belum melakukan perekaman e-KTP ini yakni dengan mendatangi kediaman warga satu per satu. Cara seperti ini sudah diterapkan di Kota Surabaya. “(Sehingga tahu) siapa di sini warga baru, yang belum merekam (e-KTP) siapa," terangnya.

Sementara untuk TKI yang berada di luar negeri, lanjut Tjahjo Kemendagri sudah bekerjasama dengan Kemenlu dan datang langsung ke Jeddah, Arab Saudi beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk melakukan pendataan TKI yang belum melakukan perekaman.

"Kami mendorong mereka supaya yang sekolah, yang bekerja itu mendaftar. Supaya nanti pileg dan pilpres dia bisa punya hak pilih," sebutnya.

Masalah KTP ganda ini dapat diselesaikan jika pemerintah dan masyarakat sama-sama pro aktif. "Harus dua pihak, pemerintah jemput bola dan masyarakat juga pro-aktif. Karena tiap tahun ada problem KTP, 1,5 juta per tahun dari remaja yang menginjak umur 17, dia harus punya e-KTP. Ini 1,5 juta per tahun siklusnya luar biasa," terang Tjahjo.