Mediasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kamis (05/03), antara DPRD DKI dan Gubernur DKI terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menemui jalan buntu alias gagal.

Sebab dalam rapat mediasi tersebut pihak Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) masih belum menemukan titik kesepakatan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Haji Lulung Lunggana mengatakan, dalam rapat yang dilakukan secara tertutup tersebut berlangsung panas. Poin yang menjadi pemicu tingginya tensi peserta dalam rapat tersebut adalah terkait dengan pengadaan uninterruptible power supply (UPS).

"Pak Gubernur hari ini mengancam-ancam ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mengamuk," kata Lulung, Kamis (05/03).

Akibat nada tinggi yang dilontarkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut membuat para anggota dewan tersinggung.

Lulung menjelaskan, pengadaan UPS tersebut merupakan hasil pembahasan dari masing-masing divisi. Lagi pula keputusan soal UPS tersebut sudah diketok. Lulung juga menilai Gubernur DKI telah sewenang-wenang dalam kondisi saat ini.