Selama beberapa bulan terakhir, Kementerian Dalam Negeri kerap menerima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada empat daerah yang kinerjanya tengah disoroti KPK.

“Memang, KPK sedang menyoroti pemerintahan provinsi di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, dan Papua,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat membuka Rapat Koordinasi Inspektorat Jenderal (Irjen) tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2016 di Jakarta, Senin (26/09).

Menurut Mendagri, perhatian khusus KPK terhadap keempat provinsi itu menjadi peringatan awal bagi pemerintah daerah untuk membenahi kinerjanya. Mendagri tak akan mempersoalkan jika KPK meningkatkan pengawasan terhadap provins-provinsi tersebut.

“Apakah mekanisme nantinya ada perwakilan KPK di provinsi itu (atau bagaimana),” kata Tjahjo.

Tjahjo berharap, pemerintah daerah yang daerahnya mendapat perhatian lebih dari KPK dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan daerah lain tentang tata kelola pemerintahan yang baik, serta efektif dan efisien.

“Bagaimana membangun program e-planning yang harus disiapkan dengan baik di seluruh jajaran pemerintahan,” kata Tjahjo.