Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), menawarkan gencatan senjata dengan Pakistan dengan syarat pemerintah tersebut mesti mengakhiri keikutsertaan dalam perang Afghanistan. Pemerintah Pakistan menolak tawaran itu dengan alasan kelompok gerilyawan itu tak bisa mendikte negara.

Seperti dilansir Xinhua, Jumat (28/12), TTP mengisyaratkan gencatan senjata dengan syarat Pakistan mesti mengakhiri keikutsertaan dalam perang Afghanistan. Mereka juga meminta Pakistan membentuk kembali kebijakan asing dan Undang-Undang Dasar negeri tersebut sesuai dengan Hukum Syariah.

Seorang pemimpin TTP, Ismatullah Muavia, di dalam surat kepada reporter Geo TV menyampaikan tawaran gencatan senjata itu. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik, menolak tawaran tersebut dan mengatakan tawaran Taliban itu mengenai jeda bersyarat tak bisa diterima.

“Pemimpin Taliban Ismatullah Muavia melalui tawarannya mengenai gencatan senjata bersyarat telah berusaha mendikte pemerintah, yang sama sekali tak bisa diterima," ujar Malik.

Malik menyatakan, Muavia adalah anggota kelompok fanatik terlarang "Lashkar-e-Jangvhi", yang berada di belakang serangkaian serangan terhadap pasukan keamanan dan pengikut Syiah. Ia kembali meminta pemerintah Afghanistan agar menyerahkan seorang pemimpin Taliban Pakistan, Maulvi Fazalullah, yang bersembunyi di wilayah perbatasan negara itu.

Malik menegaskan, tak ada tangan asing di belakang semua kegiatan teror yang terjadi di dalam negeri tersebut, tapi gerilyawan Pakistan yang harus dimintai pertanggungjawaban atas semua serangan itu.