Model penanganan Indonesia terhadap masalah pekerja anak mendapat perhatian dunia. Karena itu, dipandang sangat penting untuk diketengahkan dalam sidang tahunan ILC, agar bisa diadopsi sebagai salah satu model penanganan bagi negara-negara anggota lainnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengemukakan hal tersebut usai pertemuan koordinasi dengan perwakilan ILO untuk Indonesia, di Jakarta, akhir pekan ini. Perwakilan ILO Jakarta dipimpin David Lammotte, pejabat ILO berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Pertemuan di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang juga dihadiri delegasi pengusaha dan pekerja itu, dilakukan menjelang pertemuan International Labour Conference (ILC) ke 99 di Jenewa, bulan depan.

Sesuai tema sidang tahunan ILC, rapat koordinasi kali ini membahas beberapa agenda yang sudah ditetapkan. Di antaranya, pekerja anak, penghapusan kerja paksa, standar kerja layak untuk pekerja rumah tangga (PRT), dan HIV/AIDS di lingkungan kerja.

Muhaimin mengungkapkan, pemerintah berkepentingan secara langsung memperbaiki kondisi ketenagakerjaan nasional sesuai amanat konstitusi. Khususnya, berkaitan dengan arahan Presiden tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Perwakilan ILO Jakarta tak hanya mengapresiasi upaya keras pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pekerja anak. Mereka juga menaruh perhatian dengan penanganan isu HIV/AIDS di lingkungan kerja. Indonesia dipandang cukup serius menanggulanginya, antara lain dengan terbitnya Kepmen No 64/2004.

RUU PRT

Pada kesempatan itu, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, Indonesia masih memiliki agenda penting. Yaitu, rencana sidang tahunan untuk menjadikan domestic workers sebagai agenda utama tahun ini. Indonesia sedang menyiapkan RUU PRT yang sekarang mulai diperdebatkan di DPR.

RUU PRT mengundang perdebatan pro-kontra. Beberapa pihak yang menolak menyatakan, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum RUU tersebut ditetapkan. Faktor budaya salah satunya disebutkan akan menjadi kendala.

Sedangkan yang mendukung menyatakan, sudah saatnya perlindungan terhadap PRT ditingkatkan. Apalagi sebagian besar TKI di luar negeri berprofesi sebagai PRT. Yang utama, kata Muhaimin, uji publik dan sosialisasi harus dilakukan maksimal. Lalu, kedua belah pihak perlu menyampaikan kepada masyakarat agar bisa mendapatkan masukan sebelum RUU dibahas di DPR.

Rencananya, sidang tahunan ILC, yang dihadiri semua menteri tenaga kerja negara-negara anggota, kata Muhaimin, harus jadi momentum untuk Indonesia. Terutama dalam meningkatkan peran dan kerjasama multilateral di bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk melindungi TKI di luar negeri.