Polri mengajukan anggaran sebesar Rp1,07 triliun khusus untuk pengamanan Pilkada serentak. Namun, dalam rapat kerja gabungan persiapan Pilkada di DPR pada 25 Juni lalu, dukungan anggaran yang disetujui baru sebesar Rp362 miliar. Berarti masih ada kekurangan dana.

"Sudah ada perkembangan, kalau enggak salah ada kekurangannya, tapi enggak segitu, sekitar Rp500 (miliar) an," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (02/07).

Badrodin menyebutkan, anggaran pengamanan pilkada serentak masih kurang setengah triliun rupiah. Angka tersebut adalah hasil koordinasi Polri dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait kurang anggaran Rp712 miliar.

Sebelumnya, dalam pertemuan kepolisian dengan Mendagri juga membahas kekurangan anggaran pengamanan Pilkada serentak. Hal itu rencananya akan dibebankan pada APBD sejak di tingkat Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota.

"Itu kan nanti ada rapat lagi dengan Mendagri bahwa akan diusahakan untuk bisa dikordinasikan dengan pemerintah daerah. Ini nanti akan ada rapat dengan Mendagri," kata Badrodin.

Badrodin mengatakan, pihaknya tidak menganggarkan dana pengamanan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Penganggaran tersebut tidak masuk dalam rancangan dana Polri.