Pengamat Politik yang juga Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mencurigai laporan yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) terhadap Joko Widodo (Jokowi) merupakan pesanan pihak tertentu.

Saiful mengatakan, harus dilihat data tersebut berdasarkan apa. Sebab tidak bisa kemudian men-judge seseorang tanpa data yang valid. 

"Lembaga penilai Jokowi masuk dalam tokoh terkorup di dunia harus berdasarkan standar dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, karena jika tidak maka bisa jadi publik menilai lembaga tersebut tendensius dan tidak kredibel," kata Saiful Anam, Jumat (3/1/2025).

Untuk itu Saiful mendesak agar OCCRP membuka data korupsi yang dilakukan Jokowi kepada publik agar terang benderang.

"Jangan hanya menggiring atau mem-framing informasi, harus jelas panduan dan cara mekanisme penilaian. Sebab jika tidak benar betapa bahayanya bagi orang yang dinilai tersebut," kata Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini.

Saiful menyarankan jangan hanya hasil yang dipublikasikan, melainkan juga harus ditunjukkan bagaimana proses penilaiannya. Sebab jika tidak maka bisa mengarah kepada fitnah yang sangat kejam kepada Jokowi.

Menurut Saiful, sebagai lembaga yang kredibel, OCCRP sudah sepatutnya membeberkan bukti yang valid. Jika tidak ada maka dapat dianggap sebagai pesanan dari oknum tertentu. 

"Jangan-jangan ada pesanan sehingga kemudian memberikan penilaian yang demikian. Kasihan lembaga tersebut jika mengarah ke sana, selain itu kasian juga Jokowi jika ternyata data dan prosesnya tidak berdasarkan pada data yang valid," kata Saiful.

Di sisi lain, kata Saiful, jika memang teryata benar data dan informasinya maka tentunya penegak hukum di Indonesia harus bisa menindaklanjuti apa yang ditemukan OCCRP tersebut.

"Data dan informasi tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk mengusut tuntas keterlibatan Jokowi dalam berbagai macam kasus korupsi di Indonesia," pungkas Saiful. []