Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember lalu bisa terselenggara secara serentak. Pilkada kali ini disebut sebagai yang terbesar di dunia dan dinilai banyak pihak berjalan sukses. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah konflik di daerah pasca pilkada, terutama bagi pasangan yang kalah suara. Padahal sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang kalah harus menerima kekalahannya. Itulah demokrasi.

Menanggapi hal itu, akademisi Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat, Zulkarnaen mengatakan demokrasi adalah konsep yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Karena untuk menjaga kondusifitas pada Pilkada kali ini diperlukan komitmen peserta pemilu. Salah satunya caranya dengan membuat fakta integritas siap menang dan kalah.

"Dalam perhelatan sebuah pesta demokrasi akan berhasil pelaksanaannya, apabila semua calon siap menang dan siap kalah serta siap mengikuti aturan main. Selain itu, adanya birokrasi yang tidak memihak dan jangan ada politik uang," katanya usai seminar demokrasi bertema "Komitmen Membangun Daerah dengan Hargai dan Hormati serta Dukung Hasil Pilkada untuk Indonesia Berdaulat", kepada politikindonesia.com, Senin (21/12).

Menurutnya, penyelenggaraan pilkada sudah ada aturannya sendiri. Sehingga selama aturan dijalankan dan tanpa kecurangan, maka para para peserta pilkada harus dapat menerima hasilnya. Hal itu untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas dan tidak akan menimbulkan konflik yang mengatasnamakan rakyat pada pasca pilkada.

"Sebetulnya mentalias para calon pemimpin kita adalah siap menang tetapi tidak siap kalah. Karena kecurangan dan pelanggaran masih mewarnai pilkada serentak kali ini. Itulah sebabnya dibutuhkan suatu sistem penanganan masalah-masalah pemilu yang solid, termasuk penangangan perselisihan hasil pemilu,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat politik, Jumadi meminta kepada pasangan yang menang dalam pilkada serentak lalu harus mampu memberikan pelayanan publik yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat. Karena kepuasan masyarakatlah yang sebenarnya berkuasa di wilayah tersebut. Sehingga Pemerintah daerah yang dipimpinnya harus bisa menciptakan kreatifitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya.

"Karena masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang terbaik dari pelayannya, yaitu birokrasi. Tanpa masyarakat yang memilih mereka dalam pilkada, mereka sama seperti kita hanya masyarakat biasa tanpa kekuasaan. Seharusnya, para pemimpin terpilih harus banyak berterimakasih kepada masyarakat. Sebab yang membiayai pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan ini melalui pajak yang mereka bayar. Jadi wajar, kalau mereka berhak memperoleh pelayanan publik yang terbaik di wilayahnya," paparnya.

Pelayanan publik oleh birokrasi, lanjutnya, merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat, Dengan demikian, pelayanan publik merupakan pemberian layanan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

"Untuk memberikan hasil laporan survei Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) atas kinerja suatu instansi di pemerintahan berdasarkan hasil nilai rata-rata dari persepsi masyarakat. Pelaksanaan survei dan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik serta melakukan perbaikan terhadap unsur pelayanan yang masih dirasa kurang oleh masyarakat," tuturnya.

Dijelaskan, tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar berada pada peringkat 29 dari 34 provinsi. Hal itu menunjukan masih kurang optimalisasi peran pemerintah dalam membangun sumberdaya manusia (SDM). Akibatnya yang ditimbulkan, daya saing pemerintah setempat dinilai masih rendah.

"Maka, dengan keterbatasan infrastruktur dasar, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terpilih di Kalbar adalah dengan memberikan pelayanan publik yang efisien. Selain itu, dengan meningkatkan IPM dan kualitas SDM, memperkuat seluruh infrastruktur dasar di setiap daerah, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tengah terpuruknya perekonomian nasional," pungkasnya.