Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mencoret nama-nama calon Menteri yang dianggap bermasalah. Presiden juga diminta untuk tidak tunduk pada tekanan partai politik dan politisi yang menyarankannya untuk mengabaikan sebagian rekomendasi tersebut dengan dalih apapun.

“Pernyataan politisi tertentu yang mengintimidasi setiap upaya untuk membuka nama-nama calon menteri bermasalah, jauh dari semangat revolusi mental. Orang-orang dekat yang berpikir dengan cara Orde Baru itu patut diwaspadai oleh Presiden,” ujar juru bicara Diaspora Profesional Muda Indonesia (DPMI), Akuat Supriyanto, kepada politikindonesia.com, Kamis (23/10)

Menurut Akuat, sejak awal Presiden Jokowi berjanji untuk membentuk kabinet profesional yang minim intervensi politik. Ia juga mengingatkan, politik dan kelompok kepentingan pada Pilpres lalu pun sepakat mendukung pencalonan Jokowi menjadi Presiden, tanpa syarat.

“Seandainya calon-calon menteri yang disodorkan seorang ketua partai ditampik oleh Presiden, yang bersangkutan harus legowo. Jika malah menunjukkan perlawanan atau show of force seolah lebih berkuasa dari Presiden, pengumuman kabinet menjadi molor dan tidak menentu,” lanjutnya.

Lebih lanjut Akuat mengemukakan, DPMI mendukung Presiden merekrut Menteri dari kalangan profesional yang berlatar belakang pegiat demokrasi. Sebab, profesional yang mantan aktifis mampu memberikan warna berbeda di setiap oganisasi, sehingga pemerintahan diharapkan akan lebih dinamis.

“Nama-nama seperti Nezar Patria untuk Menkominfo dan Dita Sari untuk Menakertrans, sangat layak dipertimbangkan. Mereka juga dijamin belum punya catatan apapun di KPK,” tandas dia.