Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju dengan usulan digelarnya pemilihan kepala daerah secara serentak. Persetujuan Presiden tersebut disampai oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai melapor kepada Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/08).

Kata Gamawan, dalam pertemuan tersebut, ia melaporkan sejumlah isu terkait pilkada di sejumlah daerah kepada Presiden. Salah satu laporan mengenai usulan Pilkada yang akan digelar serentak. “Tadi saya sudah lapor Presiden, sebenarnya Presiden setuju kalau memang itu diadakan supaya lebih efisien, penyelenggaraannya," ujar Gamawan.

Mendagri mengatakan, Presiden sepakat penyelenggaran pilkada secara serentak akan lebih efisien dalam waktu. Selain itu, jika tidak digelar serentak, maka masyarakat akan cepat bosan dengan berita pilkada dan permasalahannya.

“Karena kalau gubernur gabung dengan bupati, dari segi waktu, terus dari segi kebosanan masyarakat, pemilu terus menerus. Tiap 2 hari sekali kita dengar berita Pilkada ini, bupati ini, dan lain lain. Jadi sepertinya negeri ini Pilkada saja isinya. Karena itu kita kelompokkan. Saya lapor beliau tadi. Setuju beliau, silakan diatur," paparnya.

Diungkapkan Gamawan lebih jauh, pengaturan tentang Pilkada ini sedang dibahas. “Ini kita sedang ajukan UU Pilkada, UU Pemda sedang diajukan, kita bahas sama-sama dengan DPR. Waktu pengelolaannya juga lebih efisien. Karena kalau gubernur sendiri, walikota sendiri, itu kan cost-nya nambah. Kedua, hanya akan dua blok. Nanti itu sedang kami exercise, bagaimana pada satu waktu itu hanya ada 2 kali Pilkada saja. Mudah-mudahan cepat selesai," tandasnya.