Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat konsultasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Rapat konsultasi ini dilakukan bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dan seluruh Ketua dan sekretaris fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat konsultasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Rapat konsultasi ini dilakukan bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dan seluruh Ketua dan sekretaris fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Rapat konsultasi tersebut dilakukan di ruang rapat pimpinan DPR itu dihadiri lengkap oleh seluruh pimpinan, Ketua DPR, Marzuki Alie, Wakil Ketua, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan.

Disamping pimpinan Panja, seluruh Ketua dan sekretaris fraksi-fraksi yang ada di DPR RI seperti Arif Wibowo (Ketua Pansus RUU Pemilu), Taufik Hidayat (Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu), Gede Pasek Suardika (Wakil Ketua Pansus), Saan Mustopa (anggota Pansus), Ahmad Muzani (F Gerindra), Mustafa Kamal, Al Muzammil Yusuf, Saleh Husin (Fraksi Hanura).

Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo rapat konsultasi RUU Pemilu yang dilakukan adalah untuk lobi-lobi terkait hal-hal krusial yang ada dalam RUU Pemilu.

"Ada beberapa poin penting yang akan dibahas dalam rapat konsultasi dengan semua fraksi seperti ambang batas perolehan kursi atau parliamentary threshold, jumlah alokasi kursi per dapil, jumlah dapil, sistem pemilu (suara terbuka atau tertutup) serta soal jumlah caleg perempuan dan dana kampanye," ujar dia.

Arief yakin, RUU Pemilu akan selesai akhir bulan Maret ini. "Saya yakin, rapat konsultasi pertama kali ini akan bisa menyelesaikan persoalan krusial yang ada dalam RUU Pemilu. Kalau tidak ada kata sepakat dalam rapat konsultasi, lobi-lobi akan terus dilakukan," kata Arif.

RUU Pemilu harus selesai akhir Maret. Pasalnya April sudah terbentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. “UU Pemilu dan KPU serta Bawaslu harus sejalan karena ini menyangkut pelaksanaan tahapan pemilu. Jangan sampai tahapan pemilu terganggu," ujar dia.