Rencana besar Partai Keadilan Sejahtera membuka jalur untuk nonmuslim memperkuat keanggotaan partai mendapat apresiasi. Sebagian kalangan menganggap langkah itu, sebagai revolusi di internal partai nomor empat terbesar Pemilu 2009 itu.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (17/06).

Dalam pengamatan Burhanuddin, beberapa terobosan PKS ini kelanjutan dari strategi kubu pragmatis-realistis untuk membawa PKS lebih ke tengah. Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia itu mengungkapkan, kubu pragmatis ini, yang berhasil membawa PKS duduk di parlemen dengan suara lebih dari 8 persen.

Malah, Burhanuddin berkeyakinan, pada pemilu sebelumnya, 2004, ketika Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera, faksi itu pula yang membawa suara partai menjadi 7,3 persen. Di matanya, kubu pragmatis ini memahami ceruk pemilih ideologis tak sampai 2 persen. Sementara ceruk tengah, yang kini akan ditangani secara serius, jauh lebih besar pemilihnya.

Jika sampai jalur nonmuslim ini disahkan, bukti kekuatan faksi pragmatis-realistis semakin besar di kepemimpinan PKS. Itu artinya, PKS telah masuk dalam revolusi besar, dengan pertaruhan besar pula.

Itu berarti, kata Burhanuddin, pertaruhan tersebut menjadikan kubu ideologis-ortodoks semakin teralienasi. Dengan begitu, lulusan Australian National University itu berkeyakinan basis massa tradisional PKS yang ortodoks akan semakin menjauh.

Bercermin dari Pemilu 2009, suara PKS memang naik, sampai menjadi 8 persen. Tetapi, basis tradisionalnya mengendur. Suara di Jakarta, Sumatera Barat, Bandung, Depok, jelas turun, meski di Sulawesi dan Jawa Tengah suaranya meningkat. Dengan kenyataan seperti itu, Burhan menilai sesungguhnya suara PKS pada Pemilu 2009 itu impas saja. Seperti jual-beli, ada suara yang lepas, namun ada yang masuk.

Satu hal, ceruk pemilih nonmuslim itu kecil. Karena itu, membuka jalur nonmuslim tidak akan signifikan menambah suara PKS. Jadi, pilihan lebih ke tengah harus dicermati secara hati-hati oleh PKS.

Lembaga Survei Indonesia belum mengetahui apakah arah ke keterbukaan ini akan menambah suara PKS. Survei terakhir LSI, 2010 ini, menunjukkan suara PKS masih berkisar 7 sampai 8 persen, atau tak jauh beda dengan hasil Pemilu 2009. Jadi, sejauh ini belum dapat diprediksi berapa kira-kira perolehan suara PKS pada Pemilu 2014 dengan membuka jalur nonmuslim ini. Itu masih akan sangat tergantung dari kinerja partai Islam ini dalam empat tahun terakhir ini.

Seperti diketahui, rencana membuka keanggotaan untuk nonmuslim ini disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, kemarin. Usulan itu, kata Anis, melihat realitas saat ini, PKS diterima masyarakat yang didominasi nonmuslim, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bila disetujui, dimungkinkan nonmuslim, anggota PKS diajukan sebagai pejabat dari daerah pemilihannya.

Revisi Konstitusi

PKS serius dengan rencana menjaring nonmuslim dalam keanggotaan. Itu menjadi salah satu perubahan besar yang akan dilakukan PKS menjelang Pemilu 2014. Dengan membuka diri terhadap keanggotaan untuk nonmuslim, PKS akan merevisi konstitusinya.

Menurut Sekjen PKS, Anis Matta dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, dikenal enam jenjang kader dengan hak dan kewajiban berbeda secara proporsional. Salah satunya hak diajukan menjadi pejabat publik baik di eksekutif dan legislatif.

Musyawarah Nasional yang digelar mulai Kamis (17/06), salah satunya mengagendakan amandemen aturan itu. PKS ingin menyiapkan landasan konstitusi internal, yang membuka ruang bagi nonmuslim bergabung. Intinya PKS ingin memberikan ruang nonmuslim menjadi anggota.

Usulan itu, antara lain didasarkan dengan melihat realitas saat ini, PKS diterima masyarakat yang didominasi nonmuslim. Itu yang terlihat di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini, kata Anis, ada sekitar 20-an anggota legislatif (DPRD) nonmuslim dari PKS.

Bisa dibilang inilah salah satu strategi PKS menjadi partai tiga besar dalam Pemilu 2014. Selain masalah keanggotaan, PKS juga mengadakan terobosan pada struktur organisasi yang mengkombinasikan kerja di parlemen dengan di masyarakat.