Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin pemerintah Indonesia sama sekali tidak memiliki rencana atau keinginan untuk mengambil alih atau melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Untuk itu, Presiden meminta para pengusaha asing untuk beroperasi di Indonesia dengan rasa tenang.

"Saya menjamin tidak akan ada nasionalisasi," tegas Presiden kepada sekitar 400 pengusaha asing dari 20 negara yang mengikuti Forum Investasi Regional Indonesia atau Indonesian Regional Invesment, di Jakarta, Kamis (2/11), yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam kata sambutannya saat membuka acara itu, Presiden juga mengatakan tiba saatnya bagi para pengusaha asing untuk menanamkan atau menambah modal mereka di Indonesia. Hal ini karena potensi pasar penduduk Indonesia yang sekarang saja lebih dari 200 juta jiwa ditambah lagi dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita. Acara pembukaan forum dua hari ini juga dihadiri Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mendag Mari Pangestu, serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

"Pada akhir tahun 2006 ini diharapkan pendapatan per kapita naik menjadi sekitar 1.500 dolar AS per kapita dibandingkan 1.300 dolar pada tahun sebelumnya," harap Presiden SBY.

Selain itu, Presiden SBY juga memberikan jaminan di bidang politik dengan menyebutkan pilkada di lebih dari 20 propinsi, kabupaten dan kota telah berlangsung secara baik dan aman. Karena forum ini juga dihadiri para pejabat daerah mulai gubernur, walikota hingga bupati, maka Kepala Negara memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan berbagai harapannya dari berbagai daerah.

Salah satu harapan Presiden adalah setiap pejabat daerah dapat bekerjasama secara harmonis dengan pengusaha. "Para pejabat daerah harus bisa bekerja secara harmonis dengan para pengusaha," jelas Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa pejabat pusat maupun daerah mempunyai tiga tugas utama. Ketiga tugas itu adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja hingga menekan angka pinjaman luar negeri baik untuk pemerintah maupun swasta.

"Pemerintah untuk tahun anggaran mendatang akan mengalokasikan dana enam miliar dolar (AS) untuk membangun berbagai infrastruktur pedesaan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi jumlah penduduk miskin," ungkap Kepala Negara.

[Ekonomi Indonesia sudah Pulih]

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Boediono, pada acara yang sama mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sudah pulih, setelah diterpa krisis ekonomi sejak pertengahan 1997.

"Indonesia kini benar-benar sudah pulih. Ini pesan utama yang ingin kami sampaikan dalam forum ini," katanya, saat memberikan presentasinya. Indikator penting dari kondisi itu menurut Budiono adalah pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir terus tumbuh, yakni 4-5 persen pada 2005, dan tahun ini akan tercapai sekitar 6 persen.

Setelah itu, pada 2007-2008, Indonesia berharap ekonominya tumbuh pada 6-7 persen, sehingga setelah itu bisa di atas tujuh persen, terutama setelah 2010. "Hal itu dimungkinkan karena sebelum krisis ekonomi, Indonesia kurang lebih selama 30 tahun tumbuh di atas tujuh persen per tahun," jelas Menko Perekonomian dengan nada optimis.

Indikator lainnya adalah kecenderungan inflasi juga terus menurun. Inflasi pada 2007 akan mencapai sekitar angka tujuh persen. Oleh karena itu, menurut Menko Perekonomian, Indonesia optimis dalam jangka menengah dan panjang, kecenderungan inflasi makin turun, termasuk defisit anggaran yang akan terus ditekan.

Namun, pertumbuhan yang diharapkan itu menjadi tak berarti jika tak ada dukungan dari masuknya investor asing, khususnya sektor infrastruktur yang sangat strategis dalam menyokong ekonomi. "Potensi yang bisa dimanfaatkan investor sangat banyak dan kami sadar bahwa investasi di sektor ini, yang rata-rata jangka panjang berisiko tinggi, dan untuk itu kami bersiap menjaminnya dengan komitmen saling menguntungkan," jelas Budiono.

Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Indonesia, kata Budiono, telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan, yakni Paket Percepatan Iklim Investasi melalui Inpres 3/2006. Berikutnya adalah paket kebijakan keuangan bersama Bank Indonesia. "Ini sudah dan sedang dimplementasikan dengan baik," masih menurut Budiono.