Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam merelokasi paksa warga Palestina di Jalur Gaza ke negara lain.

Pernyataan keras Mahmoud Abbas ini usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyarankan untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania, setelah ditolak Indonesia.

"Menyatakan penolakan keras dan kecaman terhadap proyek apa pun, yang bertujuan mengusir rakyat kami dari Jalur Gaza," kata kantor Presiden Abbas, dikutip AFP. 

Namun PM Mahmoud Abbas tidak secara gamblang menyebut Trump sebagai pencetus wacana itu.

Dalam pernyataan yang sama, Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah dan tempat suci mereka. 

Abbas memastikan tidak akan membiarkan bencana yang terjadi seperti pada tahun 1948 dan 1967, kembali menimpa warga Palestina.

Abbas menolak kebijakan apa pun yang merusak persatuan tanah Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur.

Abbas meminta Trump untuk melanjutkan upaya untuk mendukung gencatan senjata di Gaza yang dimulai pada 19 Januari. 

Menurut Abbas, Otoritas Palestina siap mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, mengusulkan rencana memindahkan lebih dari satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain seperti Yordania dan Mesir. Sebelumnya, Indonesia juga disebut-sebut dalam rencana relokasi itu.

"Saya berkata kepada Raja Abdullah bahwa saya ingin Anda menampung lebih banyak (pengungsi), karena saya melihat situasi di Jalur Gaza sekarang sangat berantakan," kata Trump, dikutip dari CNN.

Selain Yordania, Trump juga akan berdiskusi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk membahas kemungkinan Mesir ikut menampung warga Gaza.

"Kita berbicara tentang satu setengah juta orang, dan saya pikir kita bisa membersihkan semuanya," kata Trump.

Ada pun Yordania telah menolak usulan itu. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, dengan tegas mengatakan, Yordania menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina.

"Penolakan kami terhadap pengusiran warga Palestina tegas dan tidak akan berubah," kata Menlu Safadi dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP.

"Yordania untuk warga Yordania, dan Palestina untuk warga Palestina," kata Ayman.

Penolakan serupa juga dilontarkan pemerintah Mesir. 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kairo mendukung keberkelanjutan untuk "keteguhan hati rakyat Palestina di tanah mereka". []