Strategi kebijakan pangan nasional harus diubah, dengan bertumpu pada komoditas unggulan tiap daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta konsumsi beras dikurangi, dan digantikan dengan sumber daya pangan lain, sesuai komoditas unggulan daerah-daerah di Tanah Air.

"Kalau kita kurangi konsumsi padi, sambil meningkatkan sumber daya lokal, sangat baik. Karena, itu akan menggerakkan ekonomi dan membuka banyak lapangan kerja," kata Presiden dalam pidato pembukaan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan 2010, di Jakarta Convention Center, Senin (24/05).

Meski begitu, Yudhoyono mengungkapkan, penggantian makanan pokok harus disertai inovasi makanan, agar dapat diterima bahkan disukai masyarakat. Selain itu, Kepala Negara meminta, program ini juga disokong riset dan pengembangan pangan. Meski begitu, Presiden menilai riset dan industri tidak sinkron. Banyak riset bagus dilakukan tapi tidak diaplikasikan di industri.

"Ya, tidak klop sebetulnya. Harus juga dicoba ke masyarakat, kalau tidak diterima masyarakat, ya harus diganti. Misalnya pengantian bahan dasar mi instan bukan lagi terigu, tetapi juga singkong, saji," ujarnya.

Presiden juga meminta pemerintah daerah meningkatkan produksi sumber daya lokal untuk menjaga keseimbangan pangan dan ketersediaan pangan, termasuk daya saing di pasar. "Pangan adalah basic human need, tidak ada subtitusinya. Kalau tidak makan tidak bisa melangsungkan hidupnya."

Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam acara itu, termasuk Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri kabinet. Di antaranya Menteri Pertanian Suswono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad juga Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Kesiapan Bulog

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan, pihaknya siap melaksanakan penugasan pemerintah atas komoditas pangan, selain beras. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pertanian dan Perkebunan DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4), Sutarto mengungkapkan, rencana bisnis untuk kedelai, jagung, minyak goreng, dan daging sedang disiapkan.

Sutarto mengakui, keseluruhan program tersebut tidak akan bisa dilaksanakan pada 2010. Pihaknya sedang fokus pada penugasan saat ini, untuk komoditas beras dan gula. Menurut dia, keenam komoditas itu, baru dapat ditangani tuntas sesuai rencana jangka panjang perusahaan, pada 2014.

Melebarkan penanganan komoditas itu dilakukan Bulog dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan, sebagai badan usaha milik negara. Meski begitu, semua dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi dalam negeri, stabilisasi harga, dan ketahanan pangan nasional.

Untuk itu, Bulog meminta DPR membantu meyakinkan pemerintah agar memberikan penugasan pada Bulog, mengelola komoditas pangan strategis itu. Terutama untuk fungsi stabilisasi harga dan penyediaan stok nasional. Belum lama ini Bulog menandatangani kesepakatan dengan Koperasi Pengusaha Tempe Tahu Indonesia, yang intinya Bulog terlibat dalam usaha impor kedelai.