Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap Pemerintah memperluas program bantuan sosial. Salah satunya untuk warga yang menjadi korban pinjaman online (pinjol).

Caranya seperti menciptakan akses pembiayaan yang aman dan menertibkan regulasi pinjol. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kasus serupa terjadi di masa depan dan memastikan kesejahteraan rakyat secara lebih merata.

Menurut Puan, bantuan sosial pemerintah itu dapat mengurangi beban masyarakat, khususnya keluarga ekonomi rendah.

“Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, dan subsidi pangan harus ditingkatkan cakupannya agar dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Puan Maharani, Senin (16/12/2024).

Puan mengatakan, bantuan sosial tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar tapi juga mencegah mereka terpaksa mengambil utang berbunga tinggi.

"Pentingnya pemerintah menciptakan alternatif pembiayaan yang legal, aman, dan terjangkau bagi masyarakat kecil," kata Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP ini. 

Puan mengatakan, lembaga keuangan mikro dan koperasi dapat menjadi solusi untuk menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan syarat yang lebih fleksibel.

Sebagai contoh, Puan menyebut program pinjaman dengan skema bunga ringan serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat desa.

Ada pun berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 18,07 juta orang di Indonesia yang terjerat pinjol per Desember 2023. 

Dari total peminjam aktif pinjol, diketahui sebanyak 73,34% berasal dari Pulau Jawa, sedangkan 26,66% luar Pulau Jawa. []