Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri dan beberapa gubernur untuk membahas reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan Giant Sea Wall. Dalam rapat terbatas itu, Presiden juga mengundang pimpinan KPK untuk dimintai pendapat.

Pimpinan KPK yang hadir adalah Laode M Syarif. Syarif menjelaskan, dirinya tidak akan membahas perkara hukum terkait reklamasi. “Nanti akan bahas reklamasi saja, tapi saya tidak akan membahas masalah hukumnya," ujar Syarif di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/04).

KPK memang tengah menangani kasus suap pembahasan Raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta. Buntut dari pengungkapan kasus ini, pemerintah melakukan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.

Saat membuka rapat, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan menyinggung masalah hukum yang ditangani KPK. Jokowi memprioritaskan jalannya reklamasi dan pembangunan Giant Sea Wall di utara Jakarta. “Jangan dipersempit pembahasan berkaitan dengan reklamasi pantai Jakarta. Dan, pada sore ini kita tidak berbicara masalah hukum, yang berkaitan dengan reklamasi, Meskipun di sini kita undang KPK,” ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, pengendalian sumber daya air dan lingkungan ‎di DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dikatakan, Jakarta sebagai ibukota negara harus memiliki ketahanan serta daya tahan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable), khususnya dalam penyediaan kualitas air, air minum, dan mitigasi penurunan permukaan tanah.

“Jakarta harus memiliki sarana untuk pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai, dan pengendalian banjir," ujar dia.

‎Disebutkan, saat ini penurunan tanah sangat mengkhawatirkan, yaitu rata-rata 7,5 hingga 12 cm. "Diperkirakan seluruh wilayah Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030 mendatang," katanya.

Di sisi lain, kata Presiden Jokowi, sebanyak 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya dan diintegrasikan ke Teluk Jakarta.

“Pembangunan pesisir di Jakarta Utara, NCICD yang sudah digagas cukup lama ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jangan dipersempit hal-hal yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta," jelasnya.

NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development merupakan tanggul laut raksasa yang direncanakan terletak di Teluk Jakarta. Namun posisinya lebih utara dari 17 pulau reklamasi.

Ada pun para menteri lain yang hadir dalam rapat antara lain adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menhub Ignasius Jonan, Mensesneg Pratikno.

Selain itu hadir pula Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), Gubernur Banten Rano Karno, dan Wagub Jawa Barat Dedy Mizwar.