Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membantah bahwa Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan maupun dokumen terkait pelanggaran HAM di Papua. Ban pun tidak pernah melakukan pertemuan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat pada acara KTT Kemanusiaan Dunia (WHS) di Istanbul, Turki, 23-24 Mei 2016.

Bantahan tersebut disampaikan Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers harian di Markas Besar PBB, New York, pada 1 Juni lalu. "Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apapun terkait laporan HAM Papua," ujar dia.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan pertemuan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat pada acara KTT Kemanusiaan Dunia (WHS) di Istanbul, Turki, 23-24 Mei 2016.

Atas bantahan itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat (03/06), mengatakan, informasi adanya laporan pelanggaran HAM di Papua kepada PBB merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kebohongan kelompok anti pembangunan Papua kepada publik.

Pemerintah Indonesia menyayangkan klaim sekelompok organisasi yang menyebut telah melakukan pertemuan resmi dengan Sekjen PBB untuk menyerahkan laporan tersebut dalam WHS.

Padahal, pertemuan tersebut hanyalah kesempatan berfoto bersama dengan Sekjen PBB yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela-sela acara.

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk memajukan pembangunan di wilayah Papua, bahkan di era Presiden Joko Widodo, telah dibentuk satuan tugas khusus untuk pembangunan Papua di bawah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Kelompok anti pembangunan yang disebut pemerintah Indonesia adalah Gerakan Pembebasan Papua Barat (FWPM) yang mengunggah berita penyerahan laporan HAM kepada Sejen PBB di laman organisasi tersebut pada 26 Mei lalu.

Dalam laman tersebut, FWPM menyebut penyerahan laporan HAM oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga itu sebagai kejadian bersejarah.

Di bagian bawah halaman berita itu, terdapat sebuah foto tanpa keterangan yang menampilkan Duituturaga bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon. PIANGO mengaku menjadi wakil dari LSM-LSM yang terdapat di 21 negara dan wilayah Kepulauan Pasifik.