Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai dalam satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), upaya pemberantasan korupsi berjalan mengecewakan. Jokowi dinilai belum menjalankan 9 janji kampanyenya, untuk membuat pemerintahan yang bebas dari tindak korupsi.

“Agenda pemberantasan korupsi hancur lebur. Tidak ada capaian membanggakan dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK," terang Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril dalam jumpa pers di Yogyakarta, Kamis (22/10).

Pukat UGM mencatat, setidaknya ada 9 janji kampanye Jokowi-JK yang tidak terlaksana. Salah satunya, agenda memperkuat kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), urung terlaksana.

“Harusnya mendukung kejaksaan dan kepolisian tanpa harus melemahkan KPK. Bahkan, Presiden Jokowi sangat minim tampil ke publik dalam agenda pemberantasan korupsi," jelasnya.

Ditambahkan Peneliti Pukat UGM Fariz Fachryan, janji Jokowi untuk mendukung keberadaan KPK tidak terbukti. Sebab, dalam wacana revisi UU KPK, justru usia KPK dibatasi menjadi 12 tahun.

Ia mengatakan, adanya upaya pelemahan KPK disebabkan institusi tersebut dianggap terlihat lebih menonjol dari institusi hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

“Ada logika yang salah jika maksud dari pelemahan KPK itu supaya KPK setara dengan Polri dan Kejaksaan. Seharusnya Polri dan Kejaksaan yang harus ditingkatkan, bukan KPK yang dilemahkan" ujar Fariz.

Peneliti asal Pukat lainnya, Zaenurrohman menganggap satu tahun pemerintahan Jokowi-Jk lebih buruk dibandingkan masa serupa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun demikian, satu tahun belum bisa menjadi tolok ukur gagal atau berhasilnya Jokowi-JK. Ia berharap, dalam empat tahun ke depan, pemerintah bisa lebih baik dan Presiden Jokowi bisa lebih bersikap tegas untuk merealisasikan janji-janji kampanye.