Direktur Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, menolak tawaran menjadi Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Relawan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu itu beralasannya, ia tak mau menerima pekerjaan dengan tangan kosong.

Konfirmasi tentang penolakan itu disampaikan Sukardi melalui pesan singkat kepada pers, Jumat (03/04). "Sejak semula, saya tidak bisa menerima posisi Komisaris Utama BTN. Saya tidak mau menerima pekerjaan dengan tangan kosong," kata pengamat politik itu.

Dikabarkan, Sukardi ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BTN, pada 24 Maret 2015 lalu. Dalam RUPS itu diputuskan, Sukardi menggantikan posisi Mardiasmo yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Sukardi dikenal sebagai Relawan Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 lalu. Penolakannya, karena merasa tak memiliki kapasitas menjabat posisi bergengsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bank itu.

Diketahui, banyak relawan Jokowi-JK yang mendapat kedudukan pada sejumlah perusahaan pelat merah. Seperti Diaz Hendropriyono yang menjabat sebagai komisaris PT Telkomsel, anak usaha PT Telkom. Refly Harun ditunjuk sebagai komisaris PT Jasa Marga Tbk, Cahaya Dwi Rembulan Sinaga menjadi komisaris independen PT Bank Mandiri Tbk, Pataniari Siahaan sebagai komisaris independen PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Sonny Keraf sebagai komisaris independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan Jeffry Wurangin yang ditunjuk sebagai komisaris BRI.

Pengangkatan relawan Jokowi menduduki posisi penting di BUMN juga menuai kritik. Banyak pihak menilai hal itu merupakan bentuk dari politik transaksional. Namun, JK menilai sebagai hal yang biasa kalau posisi tersebut diberikan kepada para relawan sepanjang mereka memiliki kapasitas.