Telepon Ketua DPR Agung Laksono ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberitahukan tentang penundaan sidang interpelasi DPR yang seyogyanya mendengarkan penjelasan pemerintah tentang sikapnya mendukung resolusi PBB tentang tambahan sanksi untuk Iran dikecam koleganya di DPR.

Kecaman muncul karena laporan Agung tersebut mengatakan penundaan sidang paripurna disebabkan adanya masalah internal DPR, bukan karena mayoritas anggota DPR menginginkan Presiden langsung yang menghadiri sidang interpelasi itu, bukan diwakili menterinya.

Anggota DPR dari FPDIP Jacobus Mayongpadang, menilai sikap Agung itu membawa DPR kembali pada perilaku ketika era Orde Baru. "Ini seperti karakter Orde Baru, dimana DPR jadi subordinat eksekutif," cetus Jacobus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Jacobus menilai sikap Agung tersebut sangat kontradiktif dengan kesepakatan anggota DPR yang menginginkan kesetaraan antarlembaga negara. "Disidang pagi-paginya anggota minta kesetaraan, kok siangnya malah seperti itu. Ini melecehkan rakyat dan menurunkan citra DPR," kecamnya.

Presiden sendiri kemarin (Selasa, 5/6) menggelar jumpa pers Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta menanggapi penundaan sidang tersebut. Dalam jumpa pers tersebut Presiden mengaku telah mendapat penjelasan dari Ketua DPR Laksono bahwa interpelasi Iran ditunda karena masalah internal.

Presiden sendiri menganggap penundaan itu bukanlah suatu hal yang luar biasa. "Bagi saya, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini realitas kehidupan demokrasi," katanya.

SBY berharap ke depan DPR bisa mengelola masalah dengan baik tanpa mengganggu stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan yang sedang dilakukan secara intensif. "Kita sadar politik luar negeri sangat penting. Tapi tidak berarti agenda di dalam negeri kalah penting. Bahkan menurut hemat saya, sangat penting untuk kita kelola bersama demi meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar SBY.

Pernyataan presiden tersebut kontan mendapat reaksi dari sejumlah anggota DPR. Beberapa anggota DPR balik menuduh Presiden bahwa sebenarnya masalah ada pada dirinya. "Problemnya sebenarnya ada di presiden karena dia tak mau datang," ujar Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie.

Effendy meminta SBY tidak ikut campur masalah DPR. Dia juga menyangkal telah terjadi masalah internal di DPR. "Soal interpelasi ini bukan problem internal," tuturnya.

Hal senada juga diungkap anggota DPR yang menjadi salah satu inisiator interpelasi Iran, Ali Muchtar Ngabalin. Menurut Ngabalin, pemerintah (presiden-red) tidak perlu bersikap reaktif menanggapi putusan DPR menunda sidang paripurna interpelasi.

"Daripada menggelar konferensi pers hanya untuk menyikapi keputusan DPR yang menolak penjelasan dari menteri-menteri, lebih baik Presiden datang sendiri menjelaskan di parlemen, selesai urusan!" cetus politisi dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Kritik yang sama disampaikan anggota FKB Aryo Wijanarko. Menurutnya, persoalan interpelasi Iran akan selesai jika Presiden dengan rendah hati yang memenuhi permintaan DPR.

Karena selain akan memberikan kepercayaan kepada rakyat, kedatangan Presiden juga akan menciptakan hubungan baik antar lembaga negara dan menunjukkan sikap kenegaraannya. "Kenapa sih harus direspons, kalau datang saja kan selesai, tidak perlu begitu-begitu. Kita harap dia tetap datang," ujarnya.