Lobi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pimpinan fraksi, Banggar dan pemerintah akhirnya mencapai 2 kesepakatan. Yakni, menunda memasukkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dan menjadikan catatan fraksi sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam APBN yang wajib dilaksanakan pemerintah.

Kesepakatan hasil lobi itulah yang akhirnya membuat Fraksi Gerindra mengubah pendiriannya. Pada pandangan fraksi, partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu satu-satunya ytang tegas menyatakan penolakan terhadap RAPBN 2016. Dengan adanya kesepakatan itu, Gerindra akhirnya menyetujui RAPBN 2016.

"Kepada janji pemerintah sebagai komitmen kepada DPR, Gerindra dengan ini menyatakan setuju atas RAPBN 2016 karena kami percaya komitmen pemerintah akan dilaksanakan," ujar Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani dalam rapat paripurna gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10) malam.

Dikatakan Muzani, dalam RAPBN 2016 yang dibahas sejak Banggar DPR, pemerintah lebih berpihak untuk memperbesar dana bagi BUMN dan tidak berpihak pada kepentingan yang langsung menyentuh rakyat seperti dana desa dan lainnya.

"Namun demikian, pemerintah mengubah pandangan dan kebijakan dengan meng-hold kebijakan untuk PMN dan mengembalikan dana tersebut bagi kepentingan rakyat baik berkaitan infrastruktur, bencana asap, pengangguran, desa dan bantuan masyarakat.

Muzani mengatakan, partainya akan terus mengontrol pemerintah. "Kami ikuti perkembangan, kami ingin agar setiap sen uang negara betul-betul dimaksudkan untuk kepentingan bangsa," imbuh Muzani.

Sebelumnya, untuk mencairkan sikap Gerindra yang tegas sendirian menolak RAPBN, Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Menkeu menjanjikan PMN bisa ditahan dan dialihkan kepada program yang pro rakyat.

"Terimakasih kepada pemerintah yang telah akomodir pandangan DPR, Gerindra dan pandangan rakyat," tegas Muzani.