Sebanyak 441 DPRD yang tergabung dalam Forum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menanggapi positif usulan RUU Pilkada yang menyatakan pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menghemat uang rakyat," kata Ketua Adkasi, Salehudin, kepada pers di Jakarta, Jumat (12/09).

Menurut Salehudin, pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia dapat menyedot anggaran hingga Rp15 triliun.

Salehudin membantah adanya statemen yang menyatakan bahwa pemilihan kepala derah melalui DPRD merupakan sebuah kemunduran. Menurut dia, penghapusan Pilkada lebih cocok dengan kondisi di Indonesia. Masyarakat Indonesia menurut Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini masih terombang ambing oleh politik uang yang terjadi setiap Pilkada berlangsung. "Jika dipilih rakyat langsung, banyak menimbulkan korupsi karena biaya pencalonan kepala daerah mahal," kata Salehudin.

Anggota DPRD Kutai Kartanegara dari Partai Golkar ini mengatakan tidak berlebihan dalam menanggapi usulan tersebut. Namun, jika nanti benar akan dilimpahkan kepada DPRD, akan dilaksanakan sebaik mungkin.

Selain itu, DPRD Kabupaten/Kota merupakan perwakilan rakyat yang memiliki konstituen yang jelas, sebab daerah pemilihan anggota DPRD berbasis kecamatan. Hal itu dirasa cukup untuk menjadi representasi rakyat.