Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan tetap menjalankan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangun Ekonomi Indonesia (MP3EI). Akan tetapi, dia telah menginstruksikan agar istilah MP3EI itu diganti atas alasan politis.

Setidaknya, demikian diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto dalam Seminar Nasional bertajuk “Infrastruktur Untuk Rakyat; Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar” di Jakarta, Kamis (18/12).

“Dari sisi semangat, tentu diteruskan. Pembangunan yang bagus-bagus akan kita lanjutkan. Memang, kata-kata MP3EI tidak sering muncul lagi, itu kan politislah. Tapi semangat membangunnya sama," terang Luky.

Luky mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia. Namun, pemerintah menyadari tidak akan bisa berjalan sendiri dalam membangun infrastruktur tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah mengajak pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur. “Kita dorong BUMN untuk terlibat, kita juga tawarkan kepada swasta lewat KPS (kerjasama pemerintah-swasta)," terang dia.