Dalam menentukan kebijakan pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas tidak merasa paling tahu dibandingkan dengan elemen-elemen bangsa lainnya. Depdiknas diminta memerhatikan aspirasi masyarakat. Pendidikan adalah masalah bangsa secara kolektif sehingga mata dan telinga Depdiknas harus dibuka lebar-lebar untuk masukan dari DPR, LSM, pakar pendidikan, dan kritikus dari luar negeri. Dengan membuka diri itu, program-program Diknas akan lebih riil dan bagus.

Kritikan tersebut dikemukakan mantan Ketua MPR Amien Rais, Kamis (28/9) di Yogyakarta menanggapi kritikan banyak pihak terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional yang diselenggarakan Depdiknas.

Depdiknas kemarin menyatakan masih bersedia menerima dan mempertimbangkan masukan dari fraksi-fraksi di Komisi X DPR sebelum membuat keputusan final tentang format ujian nasional atau UN tahun 2007.

"Namun, sebelum membahas kembali masalah UN dengan Komisi X DPR, Mendiknas Bambang Sudibyo terlebih dulu akan berkonsultasi dengan Presiden atau Wakil Presiden," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas Bambang Wasito Adi di Jakarta.

Keterangan ini menanggapi desakan Komisi X DPR agar Mendiknas merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang selama ini dijadikan Depdiknas sebagai landasan hukum pelaksanaan UN.

"Kebijakan tentang UN 2007 belum final. Awal Oktober nanti akan ada rapat kerja antara Komisi X dan Mendiknas untuk membahas kembali soal itu," ujar Bambang Wasito.

Mengapa harus berkonsultasi dengan Presiden atau Wapres, Bambang mengatakan, hal itu karena sikap fraksi di Komisi X beragam. Dalam rapat tanggal 25 September lalu, dari 10 fraksi, umumnya setuju tetap ada UN 2007 untuk jenjang SLTP-SLTA sebagai upaya memacu etos belajar siswa.