Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dianggap lebih mengutamakan kebijakan mantan Presiden Joko Widodo daripada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi.

Menurut Fahmy, banyak kebijakan terkait ESDM yang dipilih Bahlil adalah kebijakan yang dipilih oleh mantan Presiden Jokowi. Salah satu kebijakan itu berkaitan dengan penggunaan energi fosil daripada energi baru terbarukan.

“Ada kecenderungan Bahlil lebih mengutamakan penerapan kebijakan Presiden Jokowi ketimbang komitmen Presiden Prabowo. Kebijakan itu di antaranya lebih mengutamakan Energi Fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih berpihak pada kelas atas daripada wong cilik,” kata Fahmy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (8/12/2024). 

Fahmy mengatakan dalam pidato pelantikan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan komitmennya untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan EBT. Rencana itu akan ditempuh Prabowo dengan menggunakan sumber energi murah di Indonesia dalam waktu 4-5 tahun. 

“Bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan energi fosil,” kata Fahmy menambahkan. 

Sementara itu, Fahmy mencontohkan Bahlil pernah menginstruksikan untuk menggenjot produksi minyak dan gas di hulu. Padahal, kata dia, investor sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi. 

“Padahal, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi,” kata dia. 

Contoh lain, kata Fahmy, ialah ketika Prabowo ingin menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dalam waktu 10 tahun. Menurut dia, Bahlil justru mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan produksi batu bara. 

“Kebijakan Bahlil ini selaras dengan kebijakan Jokowi untuk menggenjot produksi batubara. Bahkan Jokowi memberikan konsesi tambang batubara kepada Organisasi Keagamaan untuk meningkatkan produksi batubara,” ujarnya. 

Fahmy menjabarkan, Bahlil juga mewacanakan kebijakan ojek online dilarang pakai BBM Subsidi dengan alasan memiliki sepeda motor untuk usaha. Padahal, kata dia, pengendara ojol adalah masyarakat bawah, yang termasuk golongan rentan miskin. 

“Ironis memang kebijakan pelarangan Ojol pakai BBM Subsidi sangat tidak sesuai dengan komitmen Prabowo, yang selalu pro wong cilik,” kata Fahmy. 

Menurut Fahmy, kebijakan Bahlil ini kalau diteruskan akan mencederai komitmen Presiden Prabowo. Ia mengusulkan agar Prabowo mengevaluasi Bahlil sebagai Menteri ESDM. 

“Ada urgensi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut. Kalau ternyata bertentangan dengan komitmen Prabowo, jangan segan-segan untuk mencopot Bahlil dengan mengganti Menteri ESDM baru, yang sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto,” kata dia. []