Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mendesak DPR segera memanggil Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk mengklarifikasi dugaan pencabutan dan pengaktifan…
Iman M | 7 Mar 2024 | Selengkapnya
Hak angket perlu untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 merupakan jalur konstitusional, namun butuh keberanian parpol untuk menggulirkan di DPR.
Faiza Ukhti | 6 Mar 2024 | Selengkapnya
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merespons pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 oleh Dewan Perwakilan…
A Amri | 6 Mar 2024 | Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, film Dirty Vote berbasis riset. Semuanya hasil riset tapi terpilih untuk ditampilkan dalam film. Hanya yang potensial tidak bisa diganggu…
A Amri | 6 Mar 2024 | Selengkapnya
Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi mengatakan, kecurangan pemilu yang paling buruk adalah faktor cawe-cawenya presiden.
A Amri | 6 Mar 2024 | Selengkapnya
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)…
A Perdian | 5 Mar 2024 | Selengkapnya
