Lemahnya fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa memang dikeluhkan banyak pihak. PBB kini hanya menjadi alat untuk kepentingan negara adikuasa saja. Banyak kebijakan yang dikeluarkan PBB terkesan tidak adil dan tunduk pada kepentingan negara tertentu saja. Seperti halnya dalam kasus agresi militer Israel terhadap Lebanon dan Palestina. Kebijakan PBB terkesan sangat lamban dan tidak efektif dalam menghentiakan kebiadaban Israel membunuhi rakyat sipil Libanon dengan alasan menghancurkan Hisbollah.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dien Syamsuddin menilai Indonesia perlu menggalang kekuatan baru sebagai penyeimbang fungsi PBB yang tidak efektif itu. "Kita harus bisa meyakinkan Malaysia, Brunei dan negara lainnya, misalnya yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menggalang kekuatan baru sebagai penyeimbang PBB yang tidak efektif," kata Dien di Jakarta, Senin malam.

Kekuatan baru itu, menurut Dien, harus mampu melancarkan mosi tidak percaya terhadap PBB, bahkan jika perlu keluar dari organisasi perdamaian dunia itu. "Karena, jika tidak begitu, maka kita hanya akan berhadapan dengan lembaga internasional yang tidak efektif dan dipengaruhi oleh negara adikuasa," kata dia.

Menurut dia, selama AS masih terus memberikan dukungan politik dan ekonomi terhadap Israel, maka Israel akan terus melancarkan agresi militer dan membangkang terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Dia mengatakan, keputusan PBB untuk mengeluarkan resolusi Nomor 1701 mengenai pemberlakuan gencatan senjata sudah sangat terlambat, apalagi Israel kini justru melanggar gencatan senjata yang baru berumur seminggu itu.

"Resolusi gencatan senjata yang dikeluarkan PBB sangat terlambat, sebab sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan, belum lagi kerusakan infrastruktur yang menimbulkan kerugian besar bagi Lebanon," kata dia.

Ia menambahkan, seharusnya PBB memberikan sanksi tegas terhadap Israel yang terus menyerang dan membombardir Lebanon karena hal itu merupakan kejahatan perang dan tidak cukup diselesaikan dengan resolusi saja.

"PBB tidak cukup hanya dengan memberlakukan resolusi untuk gencatan senjata, tapi harus memberikan sanksi pada Israel sebagai penjahat perang. Karena melanggar resolusi PBB yang sebelumnya telah diterima Israel, sama dengan melanggar ketentuan Internasional," katanya.

Sikap tegas PBB terhadap Israel harus dilakukan, karena tanpa itu Israel yang selama sebulan ini melakukan serangan militer ke Lebanon akan terus membangkang, demikian Dien Syamsuddin.