Pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar akan bertukar pikiran dan pandangan mengenai berbagai perkembangan regional dan internasional termasuk perkembangan terakhir di Myanmar. Pertemuan Komisi Bersama Indonesia – Myanmar itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara kedua negara tentang pembentukan Komisi bersama untuk kerjasama bilateral yang ditandatangani Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Myanmar, U Nyan Win, saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Yangon, Myanmar 1-2 Maret 2006.

Keterangan tersebut dikemukakan Departemen Luar Negeri, di Jakarta, Rabu, saat mengumumkan penyelenggaraan pertemuan pertama tingkat menteri kedua negara dalam kerangka Komisi Bersama RI-Myanmar yang berlangsung di Jakarta, 14-15 Febuari.

Selain membahas situasi terakhir di Myanmar, pertemuan itu juga akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya menggali dan menumbuhkembangkan potensi kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pertahanan dan keamanan, energi, pendidikan dan pelatihan, pertanian, kehutanan, perhubungan dan pariwisata.

Komisi Bersama RI-Myanmar akan diawali oleh Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi pada 14 Februari. Delegasi RI akan dipimpin Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Deplu, Primo Alui Joelianto, sementara Pertemuan Tingkat Menteri akan diawali dengan "tete-a-tete" antara kedua menlu untuk kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral serta penandatanganan "{Agreed Minutes of Indonesia - Myanmar Joint Commission Meeting}" pada 15 Februari.

Pertemuan komisi bilateral RI-Myanmar bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara. Dalam pertemuan bilateral itu nanti, wakil pemerintah kedua negara akan membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, seperti hal-hal apa saja yang mungkin dapat dibantu Indonesia kepada Myanmar, katanya.