Kritik keras dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah terkait rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang ingin menjual kantor Kementerian BUMN dengan alasan inefisiensi. Niat Rini ini menunjukkan cara berpikir yang dangkal dalam pengelolaan anggaran negara.

“Ini Ibu Rini tidak mengerti mekanisme pengelolaan anggaran," ujar Fahri kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/12).

Ia menyebut, prosedur penjualan aset negara tidaklah mudah. Prosesnya penuh kerumitan dan kontroversi. Sebab pemerintah mesti membentuk tim tender dan mengaudit nilai aset yang akan dijual. Ini belum termasuk soal potensi kecurigaan publik soal adanya "permainan" di balik penjualan aset. "Itu rumit."

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan inefisiensi di kantor Kementerian BUMN. Caranya dengan mengurangi daftar pembangunan gedung instansi pemerintahan yang diajukan pemerintah dalam setiap rancangan APBN.

"Jadi kalau pemerintah sudah punya gedung, jangan malah repot mau dijual. Coret saja rencana pembangunan gedung baru di APBN. Suruh (instansi) yang ingin membangun gedung baru pindah ke sana (Kementerian BUMN)," ujar Fahri.

Fahri menilai, rencana Rini menjual kantor Kementerian BUMN bertentangan dengan janji Jokowi saat kampanye. Fahri meminta para menteri di kabinet Jokowi mulai membangun ide dan gagasan besar soal pengelolaan negara.

Menteri-menteri Jokowi harus merepresentasikan semangat revolusi mental yang didengung-dengungkan Jokowi selama kampanye. “Akhirnya itu diketawain orang. Coba menteri itu kalau ngomong yang membuat kita kagum," ujarnya.

Fahri menyarankan Presiden Jokowi membentuk tim ahli ekonomi dan tata negara yang diisi orang-orang mumpuni di bidangnya. Dia khawatir berbagai pernyataan blunder yang disampaikan para menterinya akan memunculkan persoalan, bukan menyelesaikan persoalan. “Ini soal teknis betapa dangkalnya cara berpikir," tandas Fahri.