Indonesia sebenarnya mempunyai keunggulan lebih dibanding negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Jepang, maupun Korea, dalam hal kemampuan kepemilikan sumber daya alam dan energi.

Namun hal tersebut selama ini terkendala, beberapa sumber energi tidak dapat diolah dengan baik dan maksimal karena terjebak dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri.

"Kesalahan utama, kita termakan kebijakan itu sendiri. Misalnya, kita termakan subsidi BBM (bahan bakar minyak) murah, tetapi lupa tidak menyiapkan infrastruktur untuk sumber energi lainnya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya di Seminar Indonesia dan Diversifikasi Energi, Menentukan Arah Kebijakan Energi Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/04).

Menurut JK, sebagai negara yang kaya akan sumber daya energi, masyarakat sudah seharusnya bisa melupakan BBM sebagai bahan bakar utama dalam kehidupan sehari hari. Sebab harga BBM belakangan ini tidak stabil dan pasti dalam beberapa waktu ke depan, bahan baku dari BBM itu sendiri akan habis.

"Padahal, kita punya energi geotermal, yakni sumber energi yang terbaru. Jika terus tergantung pada BBM, harganya terpengaruh pada sistem geopolitik. Naik turun," ujar JK.

Menurut JK, persoalan lain dalam pengelolaan sumber energi di Indonesia, yaitu banyak terkendalanya infrastruktur untuk mengolah sumber energi tersebut. "Simpelnya, kesalahan kita, yaitu tidak pernah menyiapkan infrastruktur. Misalnya ada terminal penerima LNG, ya karena terpengaruh subsidi BBM murah itu."

JK mengatakan, sumber daya energi yang dimiliki Indonesia, di antaranya batu bara yang harga investasinya terbilang murah namun tidak ramah lingkungan. Selain itu juga ada gas, energi panas bumi, dan geotermal yang harus dimaksimalkan pengolahannya.

"Sumber-sumber energi itu lebih murah, bersih, meski investasinya mahal dan masalah lainnya, tempatnya tidak bisa dipindahkan. Jadi, harus pintar-pintar mengolah bahan bakunya," pungkas JK.