Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD. Sebab itu sejalan dengan keinginan presiden terpilih Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran di pemerintahannya mendatang.

"Kalau Jokowi mau hemat anggaran, harusnya (PDI-P) dukung pilkada lewat DPRD. Aneh kalau sekarang PDI-P menolak," kata Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada dari Fraksi PAN Yandri Susanto dalam diskusi Pilkada Untuk Siapa? di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/09).

Yandri mengatakan, pemilihan kepala daerah baik guberbur, bupati dan walikota bisa memakan dana hingga Rp80 triliun. Sebab, ada 500 lebih kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada. "Kalau mau penghematan anggaran ini momennya. Rp80 triliun, itu yang tertulis, belum yang di belakang layar," kata dia.

Selain masalah anggaran, pilkada tak langsung juga memiliki banyak keuntungan lain seperti menghindari konflik sosial antar masyarakat. "Cost sosial terlalu tinggi. Antarkampung bisa perang, antarkampung bisa blok-blokan. Cost sosial begitu mahal," kata Yandri.

Saat ini, RUU Pilkada tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.