Sejumlah Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menilai rencana pembangunan kantor wilayah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di sejumlah ibukota provinsi terlalu berlebihan. Sebaiknya DPD lebih fokus pada pengembangan infrastruktur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Taiyeb A Mappasere, mengatakan, seharusnya para anggota DPD lebih baik memfokuskan pada pengembangan infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat.

"Anggaran Rp21 miliar ini cukup besar lebih baik diperuntukkan yang lain saja seperti membangun jalan atau yang lain," kata Taiyebusai usai menghadiri rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (16/06).

Pendapat senada dikatakan Bupati Tana Toraja Theofilius Allorerung. Menurut dia, sebaiknya DPD cukup menggunakan kantor yang disewa saja dibandingkan membangun kantor mewah dengan anggaran besar.

"Ini kan bisa disewa saja, dibandingkan banguun kantor yang besar," ujar Theoffilus.

Menurut Theoffilus, sejauh ini, ketika para anggota DPD datang ke daerah, biasanya mereka hanya menampung aspirasi, kemudian tinggal menunggu aplikasinya. "Kami harap anggaran pembangunan gedung DPD diberikan saja untuk mengembangkan daerah," pungkas Theofillus.