Kapolri Jenderal Sutanto mengakui bahwa aksi kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah, masih tetap terjadi. Karena itu wilayah tersebut hingga kini masih belum stabil, hal ini menurut Kapolri memperhatinkan semua pihak. Namun, bagaimanapun Polri akan terus berusaha mengatasi kondisi di Poso dengan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap mereka yang dicurigai melakukan kekerasan.

Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Sutanto saat mengikuti rapat dengar pendapat antara Pemerintah dengan tim pemantau kasus Poso DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Soetarjo Soerjogoeritno yang dihadiri dari Pemerintah antara lain selain Kapolri, Menteri Dalam Negeri M. Maruf, Kepala Badan Intelejen Negara Syamsir Siregar, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Widodo AS, Jaksa Agung Abdul Rahaman Saleh dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

"Ini suatu yang memprihatinkan bagi kita," ungkap Sutanto tentang kondisi Poso kepada wartawan sebelum mengikuti rapat.

Polri, menurut Jenderal Sutanto akan terus berusaha mencegah dan menindak pelaku teror di Poso. Kerja keras Polri ini untuk mengembalikan situasi aman di kota tersebut. "Karena masih berlanjut terus, kita berupaya untuk mencegah dan menindak pelaku. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan situasi aman di Poso," jelas Kapolri.

Namun, keberhasilan menciptakan keamanan di Poso, menurut Kapolri, juga tergantung masyarakat Poso sendiri. Karena itu Kapolri meminta masyarakat Poso agar tidak mudah terprovokasi oleh aksi kekerasan yang terjadi. Hal ini penting agar penciptaan keamanan di Poso bisa segera terwujud. Aksi kekerasan, baik penembakan misterius maupun pemboman, kembali marak di wilayah Poso dan Palu. Sabtu 14 Oktober, terjadi aksi peledakan di kantor Bupati Poso.