Pengepungan dan aksi vandalisme terhadap Kantor tvOne di Jakarta dan Yogjakarta oleh massa beratribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah bentuk ketidakmatangan berpolitik. PDIP harusnya mengedepankan komunikasi dan musyawarah, bukan tindakan anarkis. Hanya pemerintah otoriter yang tidak memberi ruang untuk musyawarah.

Setidaknya demikian pandapat yang disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada pers di Jakarta, Jumat (04/07).

“Seharusnya, responnya yang menunjukan nilai-nilai demokrasi, yakni toleransi, komunikasi, transparansi. Hanya pemerintahan yang otoriter yang tidak memberikan ruang untuk musyawarah," ujar Zuhro.

Dalam pandangannya, PDIP seharusnya melapor ke Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kalau merasa dirugikan dengan pemberitaan tvOne. Bukan mengerahkan massa seperti yang dilakukan pada Rabu (02/07) malam itu.

“Kalau tidak puas dengan pemberitaan, bisa melaporkan ke Dewan Pers, KPI agar dicarikan solusi, selain ke Bawaslu. Di Indonesia sudah ada lembaga-lembaga yang memayungi. Harus lebih dewasa, masalah harus direspon secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Siti Zuhro.

Ia mengatakan, pengepungan kantor media dan aksi vandalisme itu akan membuat masyarakat semakin antipati terhadap PDIP. Apalagi, pada masa kampanye seperti sekarang ini, aktivitas parpol dan pihak-pihak terkait menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya, kejadian ini juga bisa berdampak negatif pada keterpilihan Jokowi-JK yang diusung PDIP.

“Harus hati-hati, harus menjaga citra dan marwah parpol. Jangan menggunakan cara kekerasan kalau cara non kekerasan bisa dilakukan. Pada masa kampanye, sikap parpol disorot tajam," imbuh dia.

Peneliti LIPI Ini berharap, kejadian seperti tidak terulang agar tidak mencoreng demokrasi. "Pemilu bukan perang, tetapi kompetisi yang mengedepankan subtansi dan visi misi," tandas Siti.