Partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat berencana membentuk sekretariat gabungan (setgab). Setgab dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan parpol pengusungnya. Sebab belakangan ini komunikasi antara parpol di KIH dengan Presiden Jokowi dinilai tak efektif.

"Selama ini belum terbentuk satu pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antarpartai pengusung dengan pemerintah. Perlu dilakukan satu upaya untuk menyepakati model komunikasi dan model koordinasi yang efektif," kata Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/04).

Namun Basarah mengaku belum bisa memastikan bagaimana pola sistem kerja setgab yang akan menjembatani komunikasi parpol dan presiden ini. Setgab itu tak akan jauh berbeda dari setgab di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Di Kongres PDI-P kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara partai pengusung dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," kata Ketua Fraksi PDI-P di MPR ini.

Basarah membantah anggapan bahwa pembentukan setgab ini karena komunikasi antara parpol pengusung dan presiden terkendala. "Bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak."