Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengritik keras sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap kondisi yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi tak sepenuhnya, mengikuti rekomendasi Tim 9 yang dibentuknya. Ia juga terkesan membiarkan upaya penghancuran KPK terus berlangsung.

Gejala penghancuran KPK, ujar Haris, sudah mulai terlihat sejak Presiden Joko Widodo mengabaikan rekomendasi tim 9 untuk menyelamatkan KPK. "Justru saya lihat pada akhirnya Tim 9 dipakai untuk membersihkan debu di wajah Jokowi," ujar Haris kepada pers, Kamis (05/03).

Haris menduga, Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki membawa misi tertentu. Ia menilai, keberadaan Ruki di KPK merupakan bagian dari skema penghancuran KPK. “Ruki, menurut saya, bagian dari skema merusak KPK dari dalam," ujar dia.

Gejala penghancuran KPK, sudah mulai terlihat sejak Presiden Joko Widodo mengabaikan rekomendasi tim 9 untuk menyelamatkan KPK. Bukannya menghentikan kriminalisasi terhadap 2 pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Jokowi malah menonaktifkan mereka dan menggantikannya dengan pimpinan sementara.

"Skema digunakan dan diganti orang-orang untuk menghentikan kerja KPK. Itu terbukti begitu Ruki masuk, malah berkoordinasi dengan polisi dan kejaksaan yang notabene tidak punya komitmen pemberantasan korupsi," ujar dia.

Selain Ruki, Jokowi menunjuk Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi. Menurut Haris, Ruki seperti memiliki kendali tinggi atas putusan kolektif kolegial pimpinan KPK. “Ruki kayaknya bikin manuver sendiri, kan punya kekuasaan. Saya khawatir ada abuse of power untuk memaksa sejumlah hal dalam melemahkan KPK," ujar Haris.

Meskipun Johan yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK juga ditempatkan sebagai pimpinan sementara, Haris menilai posisi Johan seperti tenggelam. Bahkan, Haris menduga Jokowi menunjuk Johan hanya sebagai syarat karena sosoknya yang dipercaya masyarakat.

“Johan Budi sebagai bargaining saja ke masyarakat, sebagai orang yang masih dipercaya masyarakat. Tapi kan tetap saja bukan ketua," kata Haris.