Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti bersalah dalam kasus kepesertaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. Meski demikian, KPU hanya dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Keputusan itu dibacakan Ketua DKPP Jimly Assiddiqie dalam sidang ajudikasi di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta, Jumat (17/05). “Memutuskan; (1) Mengabulkan permohonan pengadu 1 sampai pengadu 7 (5 Komisioner Bawaslu, 2 Pengurus LSM Correct); (2) Memberikan Peringatan kepada Teradu 1 sampai teradu 7 (Ketua dan Anggota KPU)," kata Jimly membacakan putusan.

DKPP menyatakan KPU telah melanggar kode etik karena tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meloloskan PKPI. KPU baru meloloskan PKPI ke Pemilu 2014 setelah PKPI menang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara .

Jimly juga mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh pengadu, semuanya terbukti benar. Karena itu, DKPP memberikan himbauan agar KPU dan Bawaslu serta penyelenggara pemilu lain untuk saling menghargai dan menghormati.

Tentang sanksi, terjadi desenting opinion (pendapat berbeda) dalam putusan DKPP ini. Seorang dari 5 anggota DKPP yang menangani perkara ini tidak setuju dengan sanksi teguran tertulis dan meminta DKPP memecat 3 anggota KPU.

DKPP juga menyatakan pengadilan PT TUN tidak berhak menyatakan KPU melanggar kode etik seperti dalam putusan PTUN DKI Jakarta. Sebab, menurut DKPP, pengadilan hanya berfungsi menegakan hukum, bukan kode etik.

Dalam sidang tersebut, hadir komisioner KPU, yakni Ida Budhiarti dan Arif Budiman sebagai teradu. Sedangkan pengadu yakni pihak Bawaslu diwakili oleh Nelson Simanjutak dan Ahmad Irawan.