Usulan menggunakan dana zakat untuk memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah mulai mencuat. 

Usulan bermula dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin yang menyarankan agar dana zakat yang dikumpulkan masyarakat bisa dialokasikan guna mendukung Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Usulan tersebut juga disuarakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Ia juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," ujarnya. 

Merespons hal tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto mengatakan pihaknya belum mendengar adanya rencana pemerintah menggunakan dana zakat untuk MBG.

"Sampai saat ini saya belum mendengar itu ya. Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu jadi sabar ya." ujarnya kepada awak media di Kantor KSP di Jakarta, dikutip Kamis (16/1/2025).

Putranto menyatakan bahwa program ini dijalankan berdasarkan ketulusan Presiden Prabowo Subianto dan telah dianggarkan dananya hingga Rp71 triliun. Sehingga dana di luar itu tidak akan digunakan.

"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa. ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu jadi enggak mengambil dana-dana itu (dana zakat)," tegasnya.

Menurut Putranto penggunaan dana zakat maupun dana lainnya untuk program MBG sangat memalukan, apalagi negara sudah menganggarkan dana besar dari APBN.

"(Penggunaan dana) Zakat itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami," kata dia.[]