Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, menganggap wajar kegagalan presiden terpilih Joko Widodo memenuhi janjinya merampingkan kabinet. Sedari awal, Mahfud meyakini secara logika politik, hal itu memang tidak mungkin dilakukan.

"Saya anggap wajar karena sejak awal saya tidak pernah percaya kabinet bisa dirampingkan. Saya tidak berharap itu terjadi karena itu tidak mungkin," ujar Mahfud kepada pers di Jakarta, Rabu (17/09) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpesan agar masyarakat sebaiknya tidak terlalu menaruh harapan yang tinggi akan semua janji-janji Jokowi. Mahfud khawatir harapan publik yang terlalu tinggi akan membuat mereka kecewa. "Yang salah orang percaya. Dalam politik (merampingkan kabinet) tidak mungkin," ujarnya.

Mahfud enggan berkomentar lebih jauh soal komitmen Jokowi terhadap janji-janji kampanyenya. "Itu logika politik, bukan masalah komitmen tidak komitmen. Jangan berharap pada hal yang secara politis tidak logis. Nanti setelah ini masih banyak lagi," ujar Mahfud.

Saat kampanye Pilpres dan awal-awal ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Jokowi dan timnya kerap melontarkan rencana membentuk kabinet yang ramping, profesional dan efisien. Bahkan sempat terlontar ide, kementerian pemerintahannya nanti hanya berkisar 24 hingga 27 kementerian yang didominasi kalangan profesional.

Namun, saat arsitektur kabinet resmi diumumkan, pilihannya sama dengan kabinet yang ada dalam pemerintahan SBY saat ini, yakni 34 kementerian.

Sebanyak 18 pos kementerian diisi oleh profesional murni sedang 16 pos kementerian lainnya merupakan jatah kader partai politik, tentunya dari koalisi pendukung Jokowi-JK.