Komunikasi di antara partai-partai politik pendukung pemerintah di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi macet. Sejak sebelum Ramadan, Setgab belum pernah menggelar rapat. Padahal, sejumlah poin krusial, terutama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik, membutuhkan solusi cepat agar penyelesaiannya tidak tersendat.

Soal itu dikeluhkan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar kepada pers, di Gedung DPR, Senin (22/08). “Dari sebelum Ramadan, Setgab tidak ada rapat. Dulu disepakati setiap dua atau tiga pekan sekali ada rapat. Tapi sampai hari ini, buka puasa bersama pun tidak ada,” ujar Marwan.

Kata Marwan, setidaknya ada sembilan RUU yang menjadi agenda utama pembahasan di Setgab Koalisi. RUU tersebut yakni, RUU Paket Politik yang meliputi RUU Penyelenggara Pemilu dan RUU Pemilu, RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU Intelijen, RUU Pertanahan untuk pembangunan, RUUK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), RUU Pemilukada, dan tentang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012.

Ia menyebut, rapat Setgab terakhir digelar pada 19 Juli, pekan terakhir sebelum penutupan masa sidang IV DPR. Rapat yang dihadiri para petinggi parpol tersebut hanya menghasilkan satu kesepakatan bahwa masalah ambang batas parlemen (parliamantery treashold/PT) yang diperdebatkan dalam RUU Pemilu tidak divoting dalam paripurna DPR.

“Ini pekerjaan rumah yang seharusnya dibahas supaya cepat selesai. Terutama pasal-pasal krusial yang membutuhkan solusi cepat. Ditunggu-tunggu (undangan rapat) tidak ada juga. Padahal sudah ada kontrak baru,” keluh Marwan.

Marwan menyontohkan, pembahasan RUU BPJS yang terlunta-lunta karena pemerintah sendiri belum satu suara mengenai peleburan 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Di antara pemerintah sendiri tidak ada koordinasi.”

PKB meminta, agar kelembagaan Setgab di revitalisasi dan diaktifkan kembali. “Karena wadah ini seharusnya menjadi solusi kalau ada kemandekan-kemandekan yang terjadi,” pungkas dia.