Penenggelaman beberapa kapal ikan asing oleh TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bakorkamla, beberapa waktu lalu patut diapresiasi. Kebijakan ini merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan maraknya ilegal fishing yang telah menimbulkan kerugian sangat besar bagi negara kita selama ini.

Demikian pendapat yang disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra S. Dasco Ahmad kepada politikindonesia.com, Minggu (07/12). Meski begitu, ia mengkritisi, ada 2 masalah yang membuat aksi penenggelaman yang heroik itu menjadi kurang greget dan maksimal mencapai target yang diinginkan, yakni munculnya efek jera bagi para pelaku ilegal fishing dari negara-negara lain.

Pertama, aksi penenggelaman tersebut lebih terkesan sebagai simulasi belaka daripada tindakan penegakan hukum yang serius. "Awalnya kami mengira kapal-kapal yang akan ditenggelamkan adalah kapal-kapal ikan asing yang tertangkap tangan tengah melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Ternyata bukan," ujar dia.

Dasco menyebut, menurut informasi yang didapatkan, kapal-kapal tersebut adalah kapal rongsokan milik nelayan Vietnam yang telah ditangkap Kapal Patroli Hiu Macan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 lalu. Informasi itu menyebut, kapal-kapal nelayan Vietnam itu sudah lama disandarkan di Pulau Anambas dan peralatannya juga sudah dipreteli.

"Jika informasi tersebut benar, maka kita justru akan dianggap tidak serius atau main-main dalam menegakkan hukum karena yang ditenggelamkan adalah kapal “yang sudah tak berdaya.”

Kritik lainnya yang disampaikan Dasco adalah, seluruh kapal yang ditenggelamkan terlihat terlalu kecil, hanya kelas perahu nelayan tradisional yang terbuat dari kayu. Kapal yang ditengelamkan bukan kapal trawl dari fiber berukuran besar dan dilengkapi mesin dan teknologi penangkapan ikan yang canggih.

Anggota Komisi III DPR ini berpandangan, ukuran kapal yang dijadikan target penenggelaman, cukup penting untuk memaksimalkan efek jera yang timbul. Selama ini yang jadi inti permasalahan penegakan hukum laut Indonesia adalah tidak sanggupnya kapal-kapal patroli mengejar dan menangkap kapal ikan aisng yang memiliki ukuran besar dan teknologi canggih.

"Bagaimanapun yang paling banyak mencuri ikan kita adalah kapal-kapal besar itu. Jika mereka dijadikan target penenggelaman maka pencuri-pencuri ikan asing akan berfikir seribu kali untuk beroperasi di perairan Indonesia," ujar dia.

Dasco menduga, belum maksimalnya aksi penenggelaman kapal ikan asing ini, sangat mungkin disebabkan masih sungkannya pemerintah untuk bersikap tegas dengan negara-negara tetangga. Terlebih setelah beberapa waktu lalu media massa merespon keras kebijakan penenggelaman kapal itu.

Diplomasi dan propaganda soal “negara serumpun” yang digembar-gemborkan seringkali disalahartikan menjadi excuse terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap terjadi.

"Perlu kami ingatkan bahwa pemerintah tidak perlu sungkan atau rikuh dalam menegakkan hukum di wilayah laut kita. Kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang masuk ke wilayah laut RI adalah kebijakan yang 100 persen tepat dan harus didukung oleh semua pihak," ujar dia.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum nasional dan internasional yang sangat kuat yaitu UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Pemerintah Jokowi harus mampu tunjukkan pada dunia bahwa era mudahnya mencuri ikan di wilayah laut NKRI sudah berakhir. Siapapun yang masih berani mencuri ikan, akan berhadapan dengan sanksi tegas dari pemerintah yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. "Kami berharap agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah sudah dapat benar-benar menenggelamkan kapal dan bukan perahu pencuri ikan asing," tandas Dasco.