Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) akan menghasilkan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rancangan akhir ini akan dibahas di sidang kabinet sebelum ditetapkan menjadi RPJMN 2015-2019 oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden pada Januari 2015.

Demikian disampiakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A. Chaniago saat menyampaikan laporan Musrenbangnas pada pembukaan Musrenbangnas 2014 di Jakarta, Kamis (18/12).

“Setelah mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan pada Musrenbangnas ini, akan dihasilkan rancangan akhir. Kemudian, rancangan itu akan dibahas di Sidang Kabinet bersama Presiden pada Januari 2015," ujar Adrinof

Jokowi membuka secara resmi Musrenbangnas 2014. Turut hadir pada acara ini jajaran Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, dan para gubernur, walikota, dan bupati dari seluruh Indonesia.

Andrinof melaporkan proses penyusunan RPJMN 2015-2019 telah melewati proses penyempurnaan rancangan teknokratik sejak Februari 2014.

Visi dan Misi Presiden Joko Widodo juga, telah dimasukkan dalam rancangan awal RPJMN, sebelum rancangan itu dibahas dalam Rakorbangpus dan penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga, yang berlangsung pada Oktober hingga November 2014.

Kemudian, penyusunan RPJMN 2015-2019 juga dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Regional di 5 wilayah yakni Belitung (wilayah Sumatera), Tarakan (wilayah Kalimantan), Palu (wilayah Sulawesi), Ambon (wilayah Maluku dan Papua), kemudian Lombok (wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara).

Selanjutnya, rancangan dari Musrenbangreg ini akan dibahas di Musrenbangnas kali ini. “Selanjutnya pada sidang Kabinet 12 Januari akan dibahas, dan ditetapkan kira-kira pada pekan ketiga Januari melalui Peraturan Presiden," terang Andrinof.

Andrinof mengatakan Musrenbang juga telah dilakukan secara virtual melalui laman www.musrenbangnas.bappenas.go.id. Dalam laman itu terdapat kanal yang dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tentang rencana pembangunan nasional.