Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang perubahan nomenklatur kementeriannya. DPR akan menggelar paripurna untuk membahas hal itu. Paripurna kali ini juga untuk mambahas soal 5 fraksi DPR yang belum nenyerahkan nama anggotanya untuk duduk di komisi-komisi DPR.

“Paripurna ini agendanya meneruskan kemarin (nama dan anggota komisi) termasuk kita umumkan surat dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pertimbangan perubahan di formasi kabinet," terang Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).

Fadli mengatakan, pertimbangan tersebut memiliki batas waktu 7 hari. Namun, sebenarnya itu tidak menghalangi Presiden untuk langsung mengumumkan kabinetnya.

“Saya kira nggak ada, kalau itu pertimbangan, artinya bisa dipakai, bukan persetujuan, ini tentu dicatat. Ini bisa dipertimbangkan oleh eksekutif, 7 hari tidak memberikan pertimbangan artinya ikut setuju‎. Tapi kita ingin pertimbangan ini cepat, jadi bisa kita jawab nanti kan jawabannya kita bahas nanti," ujar Fadli.

Ia juga menyinggung perihal 5 fraksi DPR dari Koalisi Indonesia Hebat plus PPP yang sampai saat ini belum menyampaikan alat kelengkapan dewannya. Hal tersebut juga akan dibahas di paripurna nanti.

“Kita ingin segera kelengkapan dewan, sampai sekarang mundur, nanti kita lihat, kita nggak bisa begini, ini jelas upaya penghambatan sistematis‎," ujar Fadli.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, jika kelima fraksi tersebut tidak juga menyerahkan alat kelengkapan dewannya, mereka dianggap memang tidak menempatkan anggotanya di kelengkapan DPR, hanya di paripurna.

“Kita sudah dikasih waktu 24 jam ya. Alat kelengkapan sudah terbentuk dan 5 fraksi dianggap tidak menempatkan anggotanya di alat kelengkapan, hanya menempatkan di keanggotaan saja," ujar Fahri.

Fahri menganggap bahwa paripurna bisa dilangsungkan meski 5 fraksi tersebut belum mengajukan alat kelengkapan dewannya. Pimpinan DPR mengibaratkan 5 fraksi itu dianggap walk out seperti pada paripurna pemilihan pimpinan DPR lalu. “Kuorum yang disahkan saja. Ini kayak mereka walk out kemarin dan kita aklamasi," ujar Fahri.