Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bagi kader PDIP yang bersuara menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, bakan dikenai sanksi oleh partai.

“Kalau nanti sudah diputuskan kenaikan (BBM) dengan argumentasi partai dan Jokowi, anggota partai masih melakukan perlawanan, ya tentu akan mendapatkan sanksi," ujar politisi PDIP Aria Bima kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11).

Aria meminta agar publik tidak mengartikan penolakan dari beberapa kader PDIP tersebut, sebagai penolakan yang sebenarnya. “Nah ini jangan diartikan dengan tidak setuju dengan kenaikan BBM yang dilakukan Jokowi, karena ini kan yang opening argumentasinya," tukasnya.

Seperti diketahui, rencana Jokowi-JK menaikkan harga BBM mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Bukan saja dari eksternal, dari sejumlah kader PDIP sendiri, penolakan juga muncul.

Kader PDIP seperti Rieke Diah Pitaloka dan Effendi Simbolon, menyatakan tak sepakat dengan kenaikan BBM.

Bahkan, PDIP Solo yang dipimpin Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengancam akan mengerahkan massa PDIP turun ke jalan, jika pemerintah menaikkan harga BBM.

Rencananya, Jokowi dipastikan akan menaikkan harga BBM subsidi dalam bulan ini. Dalam berbagai kesempatan, pemborosan subsidi BBM ini harus segera dihentikan, agar anggaran subsidi dapat dialihkan kepada hal yang lebih produktif. Kisaran harga diprediksi naik sebesar Rp3000.