Hasil quick count dan exit poll dari berbagai lembaga survei, menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang Pemilihan Umum Legislatif 2014. Akan tetapi, PDIP gagal melampaui Presidential Treshold. Artinya, untuk membangun pemerintahan yang kuat, partai tersebut harus berkoalisi dengan parpol lain.

Seperti dalam Pileg-Pileg pasca reformasi sebelumnya, tidak ada partai politik yang menjadi mayoritas dalam parlemen. PDIP sebagai pemenang dengan raihan 19 persen suara, harus lebih fleksibel dalam menggalang komunikasi dengan parpol-parpol lain untuk membentuk pemerintahan yang kuat.

“PDIP harus mampu menyingkirkan hambatan-hambatan psikologis untuk membangun kerjasama dengan Partai Gerindra maupun Partai Demokrat, karena 2 partai tersebut memiliki suara yang cukup signifikan dalam Pileg,” ujar Akuat Supriyanto, juru bicara Diaspora Profesional Muda Indonesia (DPMI), paguyuban pekerja profesional muda Indonesia di manca negara kepada politikindonesia.com, Kamis (10/04).

Akuat menambahkan, para pimpinan PDIP selama ini mengedepankan konsep pemerintahan Gotong Royong atau kerjasama dari seluruh kekuatan politik yang ada, dan menghindari penggunaan terminologi “koalisi” dan “oposisi”. Konsekuensi dari konsep tersebut adalah adanya pengakuan terhadap kekuatan-kekuatan politik besar dan mendorong kerjasama untuk kepentingan bangsa dan negara.

“PDIP harus mengundang 4 parpol pemenang Pemilu untuk duduk bersama, berembuk tentang bagaimana seharusnya Indonesia ke depan. Indonesia sangat luas dengan masalah yang kompleks, sehingga tak mudah untuk diatur atau diselesaikan sendiri oleh satu partai saja,” ujar dia.

DPMI menilai, 4 parpol pemenang Pemilu memiliki platform perjuangan yang mirip sehingga memungkinkan bagi terciptanya kerjasama. Kombinasi keempatnya juga menghasilkan kumulasi suara pemilih sekitar 55 persen dan jumlah anggota parlemen yang diperkirakan melampaui 50 persen. Sebagai pemenang Pileg, PDIP harus berinisiatif memimpin rembukan dalam rangka menentukan Cawapres serta pembagian tugas di kabinet.

“Kita menaruh harapan dengan figur Jokowi. Karena itu, PDIP dapat meminta Golkar, Gerindra, dan Demokrat menominasikan calon-calon anggota kabinet yang profesional, kompeten, dan bersih. Jokowi harus berkomitmen membentuk kabinet yang terdiri dari profesional atau ahli. Posisi anggota kabinet tidak boleh lagi menjadi jatah otomatis Ketua Umum atau Sekjen Partai,” tegas dia.

Akuat Supriyanto